You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tim Pengendali Inflasi Jateng Pelajari Distribusi Beras di Jakarta
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Tim Pengendali Inflasi Jateng Pelajari Distribusi Beras di Jakarta

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (12/5), berkunjung ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya. Mereka ingin belajar pengelolaan distribusi beras sebagai upaya menjaga stabilitas harga. 

Banyak yang kita pelajari, seperti pengelolaan yang profesional, website yang berisi harga pasaran, serta menjaga stok.

Kepala Grup Advisori dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra berharap, dari kunjungan ini TPID dan BUMD Jateng bisa mendapat masukan soal pengendalian harga kebutuhan pokok, serta tata cara pengelolaan distribusi beras. 

Kendalikan Inflasi, TPID Rutin Gelar Pertemuan

"Kami coba belajar dari PT. Food Station. Kita juga ingin pelajari bagaimana peran pemerintah provinsi menggerakkan badan usaha di bawahnya menjaga kestabilan pangan," katanya, Jumat (12/5).

Rahmat menilai, Pemprov DKI Jakarta selama ini terbilang berhasil dalam menjaga stablitas harga beras di pasaran. Dia mengaku, banyak mendapat pelajaran dari kunjungan ini. 

"Banyak yang kita pelajari, seperti pengelolaan yang profesional, website yang berisi harga pasaran, serta menjaga stok," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye943 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati